KenSabardiman Soetjipto. Materi isi: Dasar-dasar Perpajakan, Pajak dan Retribusi Daerah, Ketentuan Umum Perpajakan, PPh Umum, PPh Pasal 21, Penyusutan, Amortisasi dan Revaluasi, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Final. Download Free PDF. View PDF.
Hadiahdan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e = 15% x jumlah bruto. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta = 2% x jumlah bruto. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain = 2% x jumlah bruto.
JASAYANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21. 4. Saat Terutang PPh Pasal 23. Saat dibayarkan. Saat disediakan untuk dibayarkan dan. Ketika pembayarannya telah jatuh tempo. 5. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23. PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK.
Indonesia- Jenis Pajak Penghasilan sangat beragam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23. Tahu kah Sobat mengenai apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23? Yuk simak artikel berikut. Definisi PPh Pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan atas modal, hadiah atau penghargaan, penyerahan jasa, serta penghasilan lain selain yang telah dipotong
DalamPasal 24 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, disebutkan bahwa "Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.".
NOMORPER - 23/PJ/2020 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23; dan; Bukti Pemotongan PPh Pasal 26. (2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
SedangkanPPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, serta PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk peraturan selengkapnya mengenai batas waktu tanggal pembayaran dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2010.
Contohjurnal pph 23 dan pph pasal 4 ayat 2 serta ppn keluaran atas jasa kontruksi. Kasus pelanggaran pph pasal 22 sering terjadi baik dalam pembayaran maupun pencatatan. Akuntansi sore ( k ) nama : Rekonsiliasi fiskal pengertian jenis makalah penyebab dan contoh. Pertanyaan tentang pph pasal 22 berkaitan dengan penentuan nilai cif.
BatasPembayaran PPh Pasal 23. Kapan pembayaran PPh 23 paling lambat ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang : Perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta
Pphpasal 22 dan pasal 24 contoh perhitungan pasal 22 01. Postingan kali ini tentang pph pasal 23 dan contoh soalnya, terkait dengan pertanyaan salah satu wajib pajak yang bertanya terkait hal tersebut. Source: www.scribd.com. Alexandra memulai usaha dagangnya pada tanggal 1 januari 2000 dengan nama "ud alexa". Materi dan contoh soal pph 23
Makalahdengan judul "Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, dan 26 " dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Perpajakan II. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung serta membantu penyelesaian makalah Perpajakan II. KMK No 164/KMK/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak
SubjekPemotongan PPh Pasal 21/ Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh 26 sesuai Per-Dirjen Pajak No. PER-31/PJ./2012 adalah orang pribadi yang merupakan : a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris b.
Bagikanartikel ini. Pertanyaan tentang PPh Pasal 21 dan kesalahan yang sering terjadi adalah seperti dibahas pada blog Mekari Talenta Berikut ini! Dalam menghitung besaran gaji karyawan, akan ada potongan-potongan yang diberikan terhadap karyawan sebelum gaji tersebut diterima. Salah satu yang wajib ada dan masuk dalam potongan tersebut adalah
ModulPPh Pasal 22 dan Pasal 23. Bydtbtyn Tmnuytmiuyt. Download Free PDF View PDF. MODUL PERPAJAKAN 3EB 2013- (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 TERUTANG SERTA PEMBAYARAN DAN PELAPORANNYA KE KAS NEGARA PADA CV. JAYA TAMBANG MAS PALEMBANG. MAKALAH PERPAJAKAN 2 MATERI 5 TENTANG PERHITUNGAN PPh PASAL 22. Dista Anggini_C1C020107.
PemotongPajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1): a. wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan harus memberikan bukti pemotongan dimaksud kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pihak yang dipotong; b. wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara; dan
100Masa PPh Pasal 23 untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa). 101 PPh Pasal 23 atas Dividen untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen. 102 PPh Pasal 23 atas Bunga untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga. 103 PPh Pasal 23 atas RoyaltiBerikutpenjelasan mengenai masing-masing Objek dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. 1. Penghasilan Kena Pajak. Jenis Penghasilan. Contoh. Penghasilan Pegawai Tetap. - Penghasilan teratur. - Penghasilan tidak teratur. Penghasilan Penerima Pensiun.
Poinpenting ketiga dalam UU HPP adalah perubahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP menghapus beberapa ayat tentang barang/jasa yang termasuk bukan objek PPN (pasal 4A UU PPN) sehingga menjadi objek PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat seperti beras, jagung, dan lain-lain dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN).
4PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp10.000) Rp150. Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150. PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 x4R7.
